Jakarta - DPR kembali melakukan
serangkaian kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Padahal sebelumnya sempat
ada usulan yang kuat mengenai moratorium (pembatasan) kunker ke luar negeri. Bagaimana
nasib usulan tersebut?
Usulan moratorium kunker ke luar negeri awalnya dicetuskan oleh Fraksi PKS yang saat itu masih dipimpin Mustafa Kamal. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat diminta tanggapannya mengenai kunker Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark ramai dibahas, dengan lugas mengusulkan moratorium kunker ke luar negeri.
"Dalam diskusi di Fraksi PKS, ada banyak aspirasi dari para anggota untuk melakukan moratorium kunjungan ke luar negari. Ini penting untuk memotong anggaran perjalanan untuk seluruh pejabat negara di RAPBN 2013," kata Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (6/9/2012).
Usulan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah fraksi. Bak bola salju yang terus bergulir, saat itu usulan ini makin menguat.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut usulan ini dengan rencana mengundang Badan Kehormatan (BK) DPR untuk konsultasi. Rencananya setelah berkonsultasi dengan BK DPR, Priyo akan mengundang para pimpinan fraksi. Saat itu, Priyo ingin fraksi-fraksi di DPR memberi kewenangan kepada pimpinan DPR untuk memperketat aturan kunker ke luar negeri.
"Dalam rapat konsultasi, Pimpinan DPR akan minta kewenangan untuk perketat (kunker)," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).
Namun rencana itu tak jelas ujungnya. Bahkan Wakil Ketua BK Siswono Yudho Husodo mengatakan rencana Priyo barulah wacana. BK tak pernah diajak untuk rapat konsultasi.
"Rapat itu baru tingkat wacana. Masih terlalu pagi untuk membicarakan rapat itu," kata Siswono saat dihubungi, Kamis (13/9/2012). Rapat itu akhirnya memang urung terlaksana.
Setelah rencana moratorium lama tak dibahas, tiba-tiba kini DPR kembali melakukan kunker ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung, empat rombongan sekaligus mengunjungi tiga negara. Lalu bagaimana nasib usulan moratorium kunker ke luar negeri?
Fraksi PKS sebagai inisiator moratorium tetap pada posisinya. Meskipun tak setegas sebelumnya, Ketua Fraksi PKS yang baru, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pentingnya kunker ke luar negeri di evaluasi.
Usulan moratorium kunker ke luar negeri awalnya dicetuskan oleh Fraksi PKS yang saat itu masih dipimpin Mustafa Kamal. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat diminta tanggapannya mengenai kunker Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark ramai dibahas, dengan lugas mengusulkan moratorium kunker ke luar negeri.
"Dalam diskusi di Fraksi PKS, ada banyak aspirasi dari para anggota untuk melakukan moratorium kunjungan ke luar negari. Ini penting untuk memotong anggaran perjalanan untuk seluruh pejabat negara di RAPBN 2013," kata Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (6/9/2012).
Usulan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah fraksi. Bak bola salju yang terus bergulir, saat itu usulan ini makin menguat.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut usulan ini dengan rencana mengundang Badan Kehormatan (BK) DPR untuk konsultasi. Rencananya setelah berkonsultasi dengan BK DPR, Priyo akan mengundang para pimpinan fraksi. Saat itu, Priyo ingin fraksi-fraksi di DPR memberi kewenangan kepada pimpinan DPR untuk memperketat aturan kunker ke luar negeri.
"Dalam rapat konsultasi, Pimpinan DPR akan minta kewenangan untuk perketat (kunker)," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).
Namun rencana itu tak jelas ujungnya. Bahkan Wakil Ketua BK Siswono Yudho Husodo mengatakan rencana Priyo barulah wacana. BK tak pernah diajak untuk rapat konsultasi.
"Rapat itu baru tingkat wacana. Masih terlalu pagi untuk membicarakan rapat itu," kata Siswono saat dihubungi, Kamis (13/9/2012). Rapat itu akhirnya memang urung terlaksana.
Setelah rencana moratorium lama tak dibahas, tiba-tiba kini DPR kembali melakukan kunker ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung, empat rombongan sekaligus mengunjungi tiga negara. Lalu bagaimana nasib usulan moratorium kunker ke luar negeri?
Fraksi PKS sebagai inisiator moratorium tetap pada posisinya. Meskipun tak setegas sebelumnya, Ketua Fraksi PKS yang baru, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pentingnya kunker ke luar negeri di evaluasi.
"DPR
harus bisa betul mendengarkan aspirasi masyarakat. Mestinya DPR bisa melakukan
pemilahan-pemilahan mana kunker yang betul-betul perlu ke
luar negeri. Kata kuncinya harus dikritisi, transparan, dan jangan sampai hanya
untuk menghabiskan anggaran," kata Hidayat saat berbincang dengan detikcom,
Senin (19/11/2012) malam.
Jika PKS tetap pada posisinya, maka bagaimana fraksi yang lain? Jika dukungan dari fraksi lain juga tetap ada, maka yang perlu ditunggu adalah keseriusan pimpinan DPR. Sebab, hingga kini, Wakil Ketua BK Siswono Yudho Husodo masih belum menerima undangan dari pimpinan DPR untuk rapat konsultasi seperti yang pernah diungkapkan Priyo Budi Santoso sebelumnya.
"Belum ada undangan dari pimpinan DPR," kata Siswono saat dihubungi Senin malam ini.
Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menilai usulan moratorium yang selama ini disuarakan hanyalah retorika belaka. Usulan itu didengungkan hanya untuk meredam kegalauan rakyat terhadap kunker-kunker ke luar negeri DPR yang dinilai tidak efektif.
"Moratorium itu hanya retorika ternyata tidak ada apa-apa, hanya untuk meredam masyarakat," kata Martin. Jika memang tidak ada tindak lanjut untuk mewujudkan usulan moratorium tersebut, bisa jadi apa yang dikatakan Martin benar. Apalagi dengan fakta beberapa kunjungan yang dilakukan baru-baru ini.
Jika PKS tetap pada posisinya, maka bagaimana fraksi yang lain? Jika dukungan dari fraksi lain juga tetap ada, maka yang perlu ditunggu adalah keseriusan pimpinan DPR. Sebab, hingga kini, Wakil Ketua BK Siswono Yudho Husodo masih belum menerima undangan dari pimpinan DPR untuk rapat konsultasi seperti yang pernah diungkapkan Priyo Budi Santoso sebelumnya.
"Belum ada undangan dari pimpinan DPR," kata Siswono saat dihubungi Senin malam ini.
Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menilai usulan moratorium yang selama ini disuarakan hanyalah retorika belaka. Usulan itu didengungkan hanya untuk meredam kegalauan rakyat terhadap kunker-kunker ke luar negeri DPR yang dinilai tidak efektif.
"Moratorium itu hanya retorika ternyata tidak ada apa-apa, hanya untuk meredam masyarakat," kata Martin. Jika memang tidak ada tindak lanjut untuk mewujudkan usulan moratorium tersebut, bisa jadi apa yang dikatakan Martin benar. Apalagi dengan fakta beberapa kunjungan yang dilakukan baru-baru ini.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/20/060853/2095214/10/apa-kabar-moratorium-kunker-dpr-ke-luar-negeri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar