Menurut dari arikel yang saya baca, Direktorat Jenderl pajak sendiri
masih mengakui ternyata dalam praktiknya masih cukup banyak pegawai
yang tidak displin dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diungkapkan
langsung oleh Dirjen Pajak, Fuad Rahmany. Digedung Komisi pemberantasan
(KPK).
Tidak banyak juga terjadi pembelaan seperti akan berbenah diri dan
memperbaiki sistem pelanggaran atau tindak kejahatan. Dan Dirjen Pajak
sendiri pun mengakui bahwa lembaga itu rentan sekali terhadap kasus
menyuap. Apalagi terhadap pegawai kecil sekalipun seperti AUDITOR.
Dan saya juga pernah membaca salah satu artikel yang memuat bahwa
salah satu cara yang dilakukan untuk meminalisir tindak kejahatan
tersebut adalah dengan menerapkan sistem Whistle Blowing. Yang
dinyatakan sebagai bagian dari Reformasi Dirjen Pajak.
Lalu bagaimana dengan judul yang akan saya mau bahas, yaitu mengenai
kejujuran auditor dalam mengaudit pajak? Mari kita bahas terlebih
dahulu peran auditor pajak.
Undang-undang negara menyebutkan, penerimaan negara termasuk dalam
definisi keuangan Negara. Sehingga BPK memiliki hak dan kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan atas sektor perpajakan. Dan harus diadakannya
pembatasn ases data WP oleh pemerintah. Menginngat data WP yang best
practice diperlakukan rahasia, maka BPK juga menyadari untuk menjamin
kerahasiaan data wajib pajak untuk mengamankan pembayaran dari WP.
Disinilah peran audit, dan hasil audit harus dilaporkan secara
transparann kepada Stake holder (DPR) dan setelahnya dapat diakses oleh
publik.
Contoh kasus dalam hal ini adalah sebagai berikut :
Daru hasil survey dan analisis yang dilakukan pejabat pajak terdapat
data laporan pembayaran pajak transaksi properti selama lima tahun di
wilayah Jakarta Barat diketahui bahwa penggelapan pajak pada transaksi
properti dilakukan dengan cara underreporting basis pajak.
Disamping itu penggelapan pajak juga dilakukan melalui kerjasama
antar penjual dan pembeli (joint tax evasion). Sebesar 78,4 persen dari
13.421 data laporan pembayaran pajak di Jakarta Barat bagian Barat
terindikasi penggelapan pajak. “Besaran penggelapan pajak berkisar 41,3
persen dari basis pajak.
kecenderungan penggelapan pajak terjadi karena pelaku mengetahui
risiko terungkapnya kasus kecil. Meskipun peluang terdeteksinya tindakan
penggelapan relatif sangat rendah, namun tidak semua wajib pajak
memanfaatkan kondisi ini. “Dari penelitian ini tercatat sekitar 21,6
persen wajib pajak membayar secara relatif jujur, meskipun tidak
sepenuhnya jujur.
Dalam UU No 15 tahun 2004 telah diatur sanksi yang tegas atas
pemeriksaan BPK RI yang melanggar kode etik pemeriksaan, yakni
“pemeriksaan harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang
diperiksa oleh para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam
melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan
kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pemeriksaan harus berhatu-hati dalam menggunakan informasi yang
diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa tidak boleh
menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali
ditentukan lain”
Disini semua telah dibahas secara detail, tapi tetap saja terjadi
tindak kejahatan yang dilakukan para pegawai dirjen pajak sekaligus
bagian auditornya sendiri.
Lalu apakah tidak adalagi kejujuran lagi didunia ini? Dan setelahnya
bagaimana nasib para masyarakat awam yang tidak mengetahui para tindak
kejahatan dalam pajak ini.
(http://www.bisnis.com/articles/kasus-korupsi-pajak-ini-kata-dirjen-pajak-fuad-rahmany-soal-pegawainya
http://criskuntadi.blogspot.com/2009/02/pentingnya-audit-pajak.html
Minggu, 25 November 2012
KPK
Sebagian orang mengganggap seorang koruptor itu ya hanya anggota dewan
saja, atau pejabat pemerintah lainnya yang mengambil uang yang sangat
besar dari negara. Padahal dikalangan kecil kaya kita sekalipun banyak
nih yanng sedang berkorupsi.
Dari hal terkecil dari diri kita saja, pasti tanpa disadari pernah melakukan tindak korupsi kepada orang tua. Benar bukan? Jadi saya munngkin tidak terlalu salah jika korupsi saya katakan telah berurat berakar di negara kita ini.
Korupsi juga adalah sebuah sistem untuk meraih kekuasaan dalam sebuah wilayah pemerintahan atau posisi tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. What? Korupsi adalah sistem?
Isu yang terhangat saat ini adalah KPK VS POLRI, seperti korupsi jg sedang naik daun saat ini. Mengapa korupsi tadi sayang katakan sistem? Menurut berita yang saya kutip korupsi dikatakan sebagai sistem karena korupsi telah menjadi budaya di negeri kita sejak jaman Orde Baru, dan sangat sulit penghapusannya hingga saat ini.
Sebenarnya KPK yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah sebuah proses pengawalan proses pencurian uang negara yang ddilegalkan.
Kalau mau korupsi dibasmi, langkah awal yang sudah sering saya sampaikan adalah : PROMOSIKAN HIDUP SEDERHANA / NON GENGSI, dengan begitu semakin banyak nanti yang bangga hidup meski tidak kaya dan tidak berkuasa, nah setelah itu terjadi, maka setiap siapa pun yang bekerja di pemerintahan atau di posisi yang berkuasa di mana pun tidak untuk paling berkuasa dan memperbudak diantara sesama, tetapi demi PENGABDIAN untuk PEMERATAAN DI SELURUH INDONESIA.
http://www.infokepanjen.com/2012/10/apa-kabar-kpk-apa-kabar-budaya-korupsi.html
http://www.reyarifin.com/2012/10/korupsi-koq-dilawan.html
Dari hal terkecil dari diri kita saja, pasti tanpa disadari pernah melakukan tindak korupsi kepada orang tua. Benar bukan? Jadi saya munngkin tidak terlalu salah jika korupsi saya katakan telah berurat berakar di negara kita ini.
Korupsi juga adalah sebuah sistem untuk meraih kekuasaan dalam sebuah wilayah pemerintahan atau posisi tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. What? Korupsi adalah sistem?
Isu yang terhangat saat ini adalah KPK VS POLRI, seperti korupsi jg sedang naik daun saat ini. Mengapa korupsi tadi sayang katakan sistem? Menurut berita yang saya kutip korupsi dikatakan sebagai sistem karena korupsi telah menjadi budaya di negeri kita sejak jaman Orde Baru, dan sangat sulit penghapusannya hingga saat ini.
Sebenarnya KPK yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah sebuah proses pengawalan proses pencurian uang negara yang ddilegalkan.
Kalau mau korupsi dibasmi, langkah awal yang sudah sering saya sampaikan adalah : PROMOSIKAN HIDUP SEDERHANA / NON GENGSI, dengan begitu semakin banyak nanti yang bangga hidup meski tidak kaya dan tidak berkuasa, nah setelah itu terjadi, maka setiap siapa pun yang bekerja di pemerintahan atau di posisi yang berkuasa di mana pun tidak untuk paling berkuasa dan memperbudak diantara sesama, tetapi demi PENGABDIAN untuk PEMERATAAN DI SELURUH INDONESIA.
http://www.infokepanjen.com/2012/10/apa-kabar-kpk-apa-kabar-budaya-korupsi.html
http://www.reyarifin.com/2012/10/korupsi-koq-dilawan.html
tawuran menjadi hal biasa
Kalo di twitter tawuran menjadi TTWW atau trending topic world wide,
kalo di berita telivisi tawuran menjadi sarapan disetiap paginya.
Tawuran memang sedang naik daun saat ini, entah ini trend atau sudah
menjadi kultur bagi masyarakat Indonesia khususnya pelajar. Ironis
sekali memang pelajar yang katanya adalah penerus bangsa tetapi malah
bersikap arogan dalam menghadapi masalah. Mereka kebanyakan tidak
berpikir jauh ke depan hanya mengandalkan emosi sesaat.
Ada banyak alasan dari terjadinya tawuran itu,dari mulai hal sepele yang dibesar-besarkan sampai motif dendam yang memang sudah turun temurun.
Berikut saya mengambil contoh kasus tawuran yang terjadi didekat wilayah rumah saya sendiri yang mengakibatkan satu nyawa melayang sia-sia.
Didaerah tempat saya tinggal memang banyak terdapat sekolah swasta sekitar ada 4 sampai 5 sekolah dalam sepanjang jalan dengan jarak yang tidk terlalu jauh, mungkin inilah salah satunya sering terjadi tawuran.
Berikut adalah kronologis kejadiannya yang saya kutip dari salah satu berita di media masa :
“DEPOK – Nasib tragis dialami Dedi Triyuda (17), siswa kelas 2 SMK Baskara Pancoran Mas, Depok, yang tewas dalam tawuran pelajar dengan pelajar SMK Panmas Depok.
Dedi tewas setelah dilempar batu berukuran sedang saat sedang melintas bersama teman-temannya menggunakan truk. Rupanya, tak hanya kepala Dedi yang bocor, namun paha kiri Dedi juga terkena luka sabetan golok hingga ia kehabisan darah.
Hal itu dituturkan petugas Klinik Apotek Depok Dua, Suhaebah yang mengaku melihat kondisi jenazah Dedi pertama kali. Luka Dedi terlihat memanjang sepanjang 10 centimeter dan luka bocor di kepala belakang bagian tengah.
“Sampai di sini sudah tewas, dalam lukanya, panjang seperti luka kena celurit, di kepala luka seruas jari, kemungkinan dipukul besi juga,” katanya kepada wartawan.
Jenazah Dedi dibawa oleh seorang temannya menggunakan angkot dari lokasi kejadian di pertigaan Mampang. Karena seorang diri, maka jenazah Dedi diturunkan dari angkot dengan cara diseret hingga ke klinik.
“Saya lihat ada yang teriak – teriak, satu pelajar pakai baju SMA umum, lalu ternyata anak itu menyeret jenazah penuh luka, saya kaget langsung diletakkan begitu saja lalu kabur,” tuturnya.
Dedi merupakan pelajar SMK Baskara jurusan Audio Video yang tinggal di wilayah Depok Jaya Agung, Pancoran Mas, Depok.”
Tragis memang siswa yang tidak tau apapun bisa meninggal karena hal yang tidak dia ketahui. Entah motif apa yang dilakukan oleh siswa yang tetiba saja melakukan tindakan yang tidk berhati nurani tersebut.
Sampai saat ini setau saya sekolah tersebut sudah berdamai entah secara simbolis saja atau memang akan berdamai. Semoga saja kejadian ini tidak akan terulang kembali.
Lalu bagaimanakah seharusnya peran sekolah ,pemerintah,orang tua dan kita sebagai mahasiswa untu meminimalisir kejadian tersebut?
Bagi sekolah mungkin sebaiknya bimbingan konseling dan budi pekerti luhur lebih harus ditingkatkan. Dan bisa juga diadakannya kegiatan ekstrakurikuler psikologis bagi pribadi siswa-siswinya adanya pembicaraan dari hati kehati dari guru terhadap muridnya, bukankah guru itu adalah orang tua kedua setelah oranng tua dirumah?
Bagi pemerintah sebaiknya jangan terlalu membebaskan izini mendirikan sekolah dalam jarak yang saling berdekatan, bukannya akan menjadikan kota yang terpelajar sebaliknya menjadi malah menjadi kota yang memberikan banyaknya peluang untuk tawuran,
Bagi orang tua sebaiknya memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anaknya dengan pendidikan agama tentunya, karena anak-anak usia masa sekolah adalah masa dimana mereka bisa berontak dan berani mencari tahu.
Dan kita sebagai mahasiswa yang jenjang pendidikannya lebih di atas mereka, kita bisa membantu memberikan bantuan penyuluhan-penyuluhan positif school to school.
http://jakarta.okezone.com/read/2012/09/12/501/688973/tawuran-siswa-smk-baskara-depok-tewas
Ada banyak alasan dari terjadinya tawuran itu,dari mulai hal sepele yang dibesar-besarkan sampai motif dendam yang memang sudah turun temurun.
Berikut saya mengambil contoh kasus tawuran yang terjadi didekat wilayah rumah saya sendiri yang mengakibatkan satu nyawa melayang sia-sia.
Didaerah tempat saya tinggal memang banyak terdapat sekolah swasta sekitar ada 4 sampai 5 sekolah dalam sepanjang jalan dengan jarak yang tidk terlalu jauh, mungkin inilah salah satunya sering terjadi tawuran.
Berikut adalah kronologis kejadiannya yang saya kutip dari salah satu berita di media masa :
“DEPOK – Nasib tragis dialami Dedi Triyuda (17), siswa kelas 2 SMK Baskara Pancoran Mas, Depok, yang tewas dalam tawuran pelajar dengan pelajar SMK Panmas Depok.
Dedi tewas setelah dilempar batu berukuran sedang saat sedang melintas bersama teman-temannya menggunakan truk. Rupanya, tak hanya kepala Dedi yang bocor, namun paha kiri Dedi juga terkena luka sabetan golok hingga ia kehabisan darah.
Hal itu dituturkan petugas Klinik Apotek Depok Dua, Suhaebah yang mengaku melihat kondisi jenazah Dedi pertama kali. Luka Dedi terlihat memanjang sepanjang 10 centimeter dan luka bocor di kepala belakang bagian tengah.
“Sampai di sini sudah tewas, dalam lukanya, panjang seperti luka kena celurit, di kepala luka seruas jari, kemungkinan dipukul besi juga,” katanya kepada wartawan.
Jenazah Dedi dibawa oleh seorang temannya menggunakan angkot dari lokasi kejadian di pertigaan Mampang. Karena seorang diri, maka jenazah Dedi diturunkan dari angkot dengan cara diseret hingga ke klinik.
“Saya lihat ada yang teriak – teriak, satu pelajar pakai baju SMA umum, lalu ternyata anak itu menyeret jenazah penuh luka, saya kaget langsung diletakkan begitu saja lalu kabur,” tuturnya.
Dedi merupakan pelajar SMK Baskara jurusan Audio Video yang tinggal di wilayah Depok Jaya Agung, Pancoran Mas, Depok.”
Tragis memang siswa yang tidak tau apapun bisa meninggal karena hal yang tidak dia ketahui. Entah motif apa yang dilakukan oleh siswa yang tetiba saja melakukan tindakan yang tidk berhati nurani tersebut.
Sampai saat ini setau saya sekolah tersebut sudah berdamai entah secara simbolis saja atau memang akan berdamai. Semoga saja kejadian ini tidak akan terulang kembali.
Lalu bagaimanakah seharusnya peran sekolah ,pemerintah,orang tua dan kita sebagai mahasiswa untu meminimalisir kejadian tersebut?
Bagi sekolah mungkin sebaiknya bimbingan konseling dan budi pekerti luhur lebih harus ditingkatkan. Dan bisa juga diadakannya kegiatan ekstrakurikuler psikologis bagi pribadi siswa-siswinya adanya pembicaraan dari hati kehati dari guru terhadap muridnya, bukankah guru itu adalah orang tua kedua setelah oranng tua dirumah?
Bagi pemerintah sebaiknya jangan terlalu membebaskan izini mendirikan sekolah dalam jarak yang saling berdekatan, bukannya akan menjadikan kota yang terpelajar sebaliknya menjadi malah menjadi kota yang memberikan banyaknya peluang untuk tawuran,
Bagi orang tua sebaiknya memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anaknya dengan pendidikan agama tentunya, karena anak-anak usia masa sekolah adalah masa dimana mereka bisa berontak dan berani mencari tahu.
Dan kita sebagai mahasiswa yang jenjang pendidikannya lebih di atas mereka, kita bisa membantu memberikan bantuan penyuluhan-penyuluhan positif school to school.
http://jakarta.okezone.com/read/2012/09/12/501/688973/tawuran-siswa-smk-baskara-depok-tewas
DP murah menggiurkan masyarakat untuk membeli kendaraan
Siapa yang tidak pernah melihat dealer-dealer kecil yang menawarkan
kredit motor dan mobil dengan DP yang sangat ringan? Pasti semua pernah,
bahkan seperti indomart dan alfamart disetia jalan pasti ada.
Bagaimana masyarakat tidak tergiur untuk melakukan kredit? Bayangkan saja hanya dengan DP Rp.500.000 saja kita sudah bisa mampunyai motor dengan syarat yang mudah pula hanya dengan Fotocopy KK dan KTP saja. Sekarang siapa juga yang tidak mempunyai motor dari kalangan kecil menengah sampai kalangan atas sekalipun pasti punya motor, bahkan dalam satu rumah bisa terdapat lebih dari satu motor. Awal cicilan pertama kedua dan ketiga mungkin masih lancar-lancar setelah cicilan ke empat dan seterusnya macet sampai motorpun harus ditarik kembali, motor yang ditarik kembali dijual denganharga yang lebih murah lagi dan semakin lagi merambah kemacetan disepanjang jalan.
Apalagi jaman sekarang jaman yang dimana gengsi melebihi batas normal kemampuan, DP murah juga mulai merambah kendaraan mobil, hanya dengan DP 10 sampai 15 juta kita juga sudah bisa membawa pulang mobil, tunggu STNK dan surat-suratnya turun lalu kita tinggal bergaya dan bermacet-macetan ria dijalan, ironis sekali….
Katanya negara kita adalah negara berkembang negara yang perekonomiannya masih dikatakan kurang dibandingkan negara luar, tetapi kenyataannya negara kita adalah negara yang kaya raya! Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena hampir semua warga negara kita mempunya mobil atau paling tidak kalo tidak mempunyai mobil 1 ya motor 3 ckck …
Dampak utamanyanya adalah kemacetan merajalela, polusi udara semakin meningkat tingkat kriminalitas juga semakin meningkat. It’s nightmare!!!
Lalu solusi apakah yang bisa mengatasi ini semua?
Leasing, ya seharusnya leasing itu tidak semudah itu memberikan kredit dengan DP yang sangat murah dan syarat yang mudah. Atau perusahaan leasing dihapuskan kalo memang ingin dampak kemacetan ini mau berkurang.
Pemerintah, juga sebaiknya meneruskan rencana-rencana yang katanyasempat tertunda seperti faslitas umum yaitu busway,subway dan monorel denga tarif yang terjangkau dan tingkat kenyamanan yang tinggi dengan begitu pasti masyarakat juga akan beralih ke fasilitas umum tersebut.
Dengan begitu jalanan lambat laun akan semakin berkurang dan dampak positif lainnya jg akan kita nikmati bersama
Bagaimana masyarakat tidak tergiur untuk melakukan kredit? Bayangkan saja hanya dengan DP Rp.500.000 saja kita sudah bisa mampunyai motor dengan syarat yang mudah pula hanya dengan Fotocopy KK dan KTP saja. Sekarang siapa juga yang tidak mempunyai motor dari kalangan kecil menengah sampai kalangan atas sekalipun pasti punya motor, bahkan dalam satu rumah bisa terdapat lebih dari satu motor. Awal cicilan pertama kedua dan ketiga mungkin masih lancar-lancar setelah cicilan ke empat dan seterusnya macet sampai motorpun harus ditarik kembali, motor yang ditarik kembali dijual denganharga yang lebih murah lagi dan semakin lagi merambah kemacetan disepanjang jalan.
Apalagi jaman sekarang jaman yang dimana gengsi melebihi batas normal kemampuan, DP murah juga mulai merambah kendaraan mobil, hanya dengan DP 10 sampai 15 juta kita juga sudah bisa membawa pulang mobil, tunggu STNK dan surat-suratnya turun lalu kita tinggal bergaya dan bermacet-macetan ria dijalan, ironis sekali….
Katanya negara kita adalah negara berkembang negara yang perekonomiannya masih dikatakan kurang dibandingkan negara luar, tetapi kenyataannya negara kita adalah negara yang kaya raya! Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena hampir semua warga negara kita mempunya mobil atau paling tidak kalo tidak mempunyai mobil 1 ya motor 3 ckck …
Dampak utamanyanya adalah kemacetan merajalela, polusi udara semakin meningkat tingkat kriminalitas juga semakin meningkat. It’s nightmare!!!
Lalu solusi apakah yang bisa mengatasi ini semua?
Leasing, ya seharusnya leasing itu tidak semudah itu memberikan kredit dengan DP yang sangat murah dan syarat yang mudah. Atau perusahaan leasing dihapuskan kalo memang ingin dampak kemacetan ini mau berkurang.
Pemerintah, juga sebaiknya meneruskan rencana-rencana yang katanyasempat tertunda seperti faslitas umum yaitu busway,subway dan monorel denga tarif yang terjangkau dan tingkat kenyamanan yang tinggi dengan begitu pasti masyarakat juga akan beralih ke fasilitas umum tersebut.
Dengan begitu jalanan lambat laun akan semakin berkurang dan dampak positif lainnya jg akan kita nikmati bersama
Selasa, 01 Mei 2012
Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Pengertian Sengketa
Dalam
kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti
adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu
Winardi mengemukakan :
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
Penyelesaian
Sengketa
Terdapat
penyelesaian sengketa antara lain :
Negosiasi
Negosiasi
adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha
untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus
Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui
diskusi formal.
Negosiasi merupakan suatu proses saat dua
pihak mencapai perjanjian yang dapat
memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen
kerjasama dan kompetisi.Termasuk di
dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau
memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.
Mediasi
Mediasi
adalah upaya penyelesaian
konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak
memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang
bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
Mediasi disebut emergent mediation apabila
mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai,
memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan
hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman
yang solider.
Pengertian mediasi menurut Priatna
Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa
menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur
pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir
yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya
oleh kedua belah pihak yang bersengketa
Arbitrase
"Arbitrase" (bahasa
Inggris:arbitrage), yang dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik
untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Arbitrase
ini merupakan suatu kombinasi penyesuaian transaksi atas dua pasar keuangan di mana keuntungan yang
diperoleh adalah berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang
lainnya.
Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase,
dan Ligitasi :
a.Negosiasi atau perundingan
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.
b. Litigasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.
b. Litigasi
adalah sistem penyelesaian sengketa melalui
lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi
akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan
dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak)
karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi
pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Kebaikan dari sistem
ini adalah:
1. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)
2. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah)
Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah:
1. Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap)
2. Hakim yang "awam" (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.)
Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (nanti akan dibahas lebih lanjut) untuk mendamaikan para pihak. Jika tidak dicapai perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta perdamaian (acte van daading) yang pada intinya berisi para pihak harus menaati akta perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama tersebut tetap diajukan ke pengadilan maka perkara tersebut akan ditolak dengan alasan ne bis in idem (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan 2 kali) karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum).
c.Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi antara lain:
1. Arbitrase relatif lebih terpercaya karena Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim yang memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga boleh menolak penunjukan tersebut.
2. Arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan hakim yang mungkin saja tidak menguasai bidang yang disengketakan sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara.
3. Kepastian Hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. namun putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikad tidak baik dari arbiter.
Sedangkan kelemahannya antara lain:
1. Biaya yang relatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung para pihak (atau pihak yang kalah)
2. Putusan Arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
3. Ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial (perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, dan sebagainya)
1. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)
2. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah)
Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah:
1. Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap)
2. Hakim yang "awam" (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.)
Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (nanti akan dibahas lebih lanjut) untuk mendamaikan para pihak. Jika tidak dicapai perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta perdamaian (acte van daading) yang pada intinya berisi para pihak harus menaati akta perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama tersebut tetap diajukan ke pengadilan maka perkara tersebut akan ditolak dengan alasan ne bis in idem (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan 2 kali) karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum).
c.Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi antara lain:
1. Arbitrase relatif lebih terpercaya karena Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim yang memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga boleh menolak penunjukan tersebut.
2. Arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan hakim yang mungkin saja tidak menguasai bidang yang disengketakan sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara.
3. Kepastian Hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. namun putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikad tidak baik dari arbiter.
Sedangkan kelemahannya antara lain:
1. Biaya yang relatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung para pihak (atau pihak yang kalah)
2. Putusan Arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
3. Ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial (perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, dan sebagainya)
sumber referensi :
http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/makalah-tentang-arbitrase.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi/
http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/makalah-tentang-arbitrase.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi/
Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pengertian Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu.
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”.
Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli )
Azas
dan Tujuan
Tujuan yang
terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut
- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Kegiatan yang Dilarang
Kegiatan
yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2.
Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Menurut
pasal 33 ayat 2 ” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi
seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh
dikuasai swasta sepenuhnya.
Perjanjian
yang Dilarang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Oligopoli: keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.
- Penetapan harga: dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain:
- Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama
- Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama
- Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar
- Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan.
- Pembagian wilayah: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
- Pemboikotan: Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- Kartel: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
- Trust: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.
- Oligopsoni: Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
- Integrasi vertical: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
- Perjanjian tertutup: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu
- Perjanjian dengan pihak luar negeri: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Hal-Hal yang
Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli
Di dalam
Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999,terdapat hal-hal yang
dikecualikan,yaitu
- Pasal 50
- perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
- perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
- perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
- perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
- perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
- pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
- kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
- Pasal 51
Monopoli dan
atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang
dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.
Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia
yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
KPPU
menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut
- Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.
Dalam
pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar
membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain
mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat
- Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
- Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
- Efisiensi alokasi sumber daya alam
- Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
- Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
- Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
- Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
- Menciptakan inovasi dalam perusahaan
Sanksi
Pasal 36 UU
Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian,
penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU
juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif
diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan
kewenangan menjatuhkan sanksi administratif,
UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
- Pasal 48
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- Pasal 49
Dengan
menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa
- pencabutan izin usaha; atau
- larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.
Aturan
ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak
menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau
penyidikan dalam konteks pidana.
Sumber referensi
:
PERLINDUNGAN KONSUMEN
1.
Pengertian
Konsumen
Adalah
setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK,
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
2.
Azas dan Tujuan
Sebelumnya
telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan
konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan
kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan
perlindungan konsumen adalah:
- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
3.Hak dan Kewajiban
Konsumen
Hak-hak
Konsumen adalah :
- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
Kewajiban
Konsumen adalah :
- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
4.Hak dan Kewajiban
Pelaku Usaha
Hak pelaku usaha :
• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.
• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.
kewajiban pelaku usaha :
• bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
• Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
• bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
• Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
5. Perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha
Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha
Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :
1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a.Tidak sesuai dengan :
ü standar yang dipersyaratkan;
ü peraturan yang berlaku;
ü ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.
Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :
1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a.Tidak sesuai dengan :
ü standar yang dipersyaratkan;
ü peraturan yang berlaku;
ü ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.
b.Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan
keterangan lain mengenai barang dan/atau jasa yang menyangkut :
ü berat bersih;
ü isi bersih dan jumlah dalam hitungan
ü berat bersih;
ü isi bersih dan jumlah dalam hitungan
2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang
dan/atau jasa :
a.Secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :
ü Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu.
ü Dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
b.Secara tidak benar dan seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut :
ü Telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
ü Dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi.
ü Telah tersedia bagi konsumen.
c.Langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
d.Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap.
e.Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
a.Secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :
ü Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu.
ü Dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
b.Secara tidak benar dan seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut :
ü Telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
ü Dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi.
ü Telah tersedia bagi konsumen.
c.Langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
d.Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap.
e.Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
6.Klausula Baku
dalam Perjanjian
Di dalam pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantunkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, antara lain :
1. menyatakan pengalihan tanggungn jawab pelaku usaha .
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang di beli konsumen.
7.Tanggung Jawab Pelaku Konsumen
Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang
dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan
kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa
dikarenakan kekurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata
lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.
Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur psal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.
Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur psal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.
Di dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku
usaha dari tanggung jawab atas kerugian yand diderita konsumen, apabila :
1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan ;
2. cacat barabg timbul pada kemudian hari;
3. cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan
1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan ;
2. cacat barabg timbul pada kemudian hari;
3. cacat timul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan
8.Sanksi Perlindungan
Konsumen
Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita
belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang
tesebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan
mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.
Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.
Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.
Langganan:
Postingan (Atom)